Tetapkan Perpres Pengelolaan batas Negara,BNPP RI Rangkum Usulan Raja Ampat

Pengelolaan Batas Negara Tetapkan, BNPP RI Rangkum Usulan Raja Ampat

Waisai, Tifapapua.net -Wilayah kontinen Republik Indonesia (RI) berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Papua Nugini (PNG) dan Timor Leste. Kawasan perbatasan tersebar di tiga pulau, empat provinsi dan 15 kabupaten / kota yang masing-masing wilayah memiliki karakteristik kawasan perbatasan berbeda-beda. Demikian pula negara tetangga yang berbatasan dengan RI, memiliki karakteristik sosial, ekonomi, politik dan budaya yang berbeda.Sedangkan wilayah maritim Indonesia berbatasan dengan 10 negara: India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan PNG.

Kawasan-kawasan perbatasan maritim yang terdiri dari pulau-pulau terluar yang didukung 92 pulau, yang di beberapa pulau-pulau kecil yang sekarang ini perlu ditata dan dikelola lebih intensif, salah satunya Ayau Kabupaten Raja Ampat .Sejak 1999, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) mengamanatkan bahwa kawasan perbatasan merupakan kawasan yang harus mendapatkan prioritas pembangunan. Amanat GBHN ini telah dipublikasikan dalam Undang-undang (UU) No. 25

Untuk itu, Badan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) RI, melakukan rapat kordinasi bersama Pemda Raja Ampat, Guna rencan pembangunan kawasan ayau dan sekitarnya, menjadi kawasan yang maju dan berkembang.

Bupati Raja Ampat, Dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Dr.Yusuf Salim M.Si, mengatakan, Kawasan perbatasan distrik ayau, dan distrik kepulauan ayau, merupakan salah satu kawasan perbatasan yang perlu di bangun, kemudian dibahas kordinasi Pemerintah pusat melaui BNPP dan Pemrintah Raja Ampat, dapat menghasilkan kebijakan konkrit untuk pembangunan kawasan perbatasan ayau dan lintas.

“Perlu diketahui Kawasan ayau dan sekitarnya, merupakan kawasan strategis yang punya potensi sumber daya alam yang besar, khusus kelautan dan pariwisata.Jika selama ini, Natuna sering disebut sebagai wilayah kaya potensi perikanan, begitupun kepulauan Ayau.

Maka, Pemda Raja Ampat juga berharap agar kawasan ayau juga perlu mendapat perhatian yang besar, karena potensinya lebih kaya, jika dibandingkan dengan daerah perbatasan lainnya, sehingga melalui rapat kordinasi ini, Pemda Raja Ampat dua sektor yang perlu dibangun dan dikembangkan oleh pembangunan infrakstruktur dan Sumber daya manusia (SDM). ”ujar, bupati dalam sambutan tertulisnya.

Rapat kordinasi, Badan Badan Nasional Perundingan (BNPP) RI, Pemangku Kepentingan Bersama Pemda Raja Ampat, dengan Agenda Pengembangan distrik ayau dan distrik kepulauan ayau ,, yang disiarkan secara resmi oleh Sekretaris Daerah Dr.Yusuf Salim M.Si, kamis 13/2 2020 .Bertempat diaula Wayag, kantor bupati Raja ampat.

Dikatakan Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia, Drs. Edi Supriyanta M.Si bahwa rapat kordinasi yang dilakukan bersama Pemerintah Raja Ampat merupakan bagian dari program Kemendagri, untuk koordinasi rencana pembangunan wilayah terluar yang akan di tetapkan melaui Perpres Pengelolaan perbatasan Negara.

“Usulan masing-masing wilayah termuk Pemda Raja ampat, dikirim di bawah ke jakarta dan di presentasekan ke presiden.Untuk ditentukan, melalui Peraturan Presiden (PERPRES) .Tentang pengembangan kawasan ayau dan daerah, menuju kawasan yang maju dan berkembang,” tukasnya.

Rencana program pembangunan landasan wilayah, adalah sarana dan prasarana pemerintahan, seperti kantor Distrik dan lain-lain, Penguatan pembangunan ekonomi yang layak, dan program pembangunan lain seperti fasilitas kesehatan. Dengan harapan, wilayah kita tetap aman dan lebih maju kedepan. juga berharap, Pemda dapat membantu dan meminta bantuan dalam program ini, ”singkat Edi.

“Usulan-permohonan yang disampaikan bapak ibu nanti akan diserahkan ke rendum dan alih di hadapan Presiden.Semua ini, kita sudah siapkan konsepnya, karena rendum itu akan di tetapkan Perpres dan akan di tunjuk tangani Presiden,” tuturnya. (Res)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *