Kasus Suap,Eks Pejabat Pemprov Papua Di Tuntut 8 Tahun Penjara

Jakarta,TifaPapua.net || Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Papua Mikael Kambuaya dituntut hukuman 8 tahun penjara. Selain itu, Mikael juga dituntut membayar denda Rp300 juta subsidair enam bulan kurungan penjara.

Mikael dianggap terbukti bersalah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pembangunan ruas jalan Kemiri-Depapre, Jayapura.

“Menuntut agar majelis hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asri Irwan saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (11/3).

Dalam perkara ini, Mikael sebelumnya didakwa telah melakukan korupsi yang mengakibatkan negara merugi hingga Rp40,9 miliar. Perbuatan Mikael disebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Korupsi itu dilakukan Mikael bersama Komisaris PT Manbers Jaya Mandiri (MJM) David Manibui. Selain Komisaris MJM, David diketahui merupakan pemegang saham PT Bintuni Energy Persada (BEP).

Dalam pertimbangan yang memberatkan, jaksa menyebut jika perbuatan tidak sejalan dengan komitmen upaya pemberantasan korupsi yang dijalankan pemerintah.

Sedangkan, dalam pertimbangan yang meringankan, Mikael belum pernah dihukum, masih memiliki tanggungan keluarga, serta tidak menikmati hasil kejahatan korupsinya.

Selain menuntut Mikael, Jaksa juga menuntut agar majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 8 tahun dan denda Rp300 juta subsidair 6 bulan kurungan penjara kepada David selaku penyuap dalam kasus ini.

Jaksa juga menuntut agar hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp40,6 miliar. Jika tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita.

Jika harta hasil sitaan tidak mencukupi uang pengganti,maka ia harus menjalani masa tahanan tambahan selama tiga tahun.

David dinilai telah terbukti menyuap Mikael agar perusahaannya mendapatkan proyek pengerjaan ruas jalan Kemiri-Depapre.

Baik Mikael dan David dinilai telah terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Setelah mendengar tuntutan dari jaksa, kedua terdakwa diberikan kesempatan menyampaikan pleidoi atau nota pembelaan pada agenda sidang berikutnya, Rabu (18/3) pekan depan.(Satria)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *