Komisi V DPRD PB Harap Pembelajaran Tatap Muka Tetap Utamakan Kesehatan dan Keselamatan  

Ketua Komisi V DPRD Papua Barat dukung pernyataan Kadis P dan P “Belajar Tatap Muka Papua Barat belum siap”

Manokwari,Tifapapua.net ||Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar atau KBM tatap muka sudah diperbolehkan,tetapi Wakil Ketua Komisi B DPRD Papua Barat Demianus Enos Rumpaidus,S.AN menegaskan,belajar tatap muka hanya menjadi opsi terakhir,jika pembelajaran jarak jauh (PJJ) benar-benar tidak dapat dilaksanakan.

“Pemerintah tidak mewajibkan, tapi membolehkan.Saya berharap kebijakan dari pemerintah propinsi,kota/Kabupaten Papua Barat dan kepala Dinas,kepala sekolah dan garda terakhir yaitu orang tua untuk mempertimbangkan
keputusan ini,”

Sebagai informasi, pemerintah sudah mengumumkan kebijakan penyesuaian pembelajaran di masa pandemi Covid-19 melalui kanal Youtube Kemendikbud RI pada Jumat,07 Agustus 2020 lalu.

Dalam pengumuman itu, disebutkan hasil revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri adanya perluasan zona yang diperbolehkan menjalankan pembelajaran tatap muka.

“Kalau memang masih bisa di rumah,sebaiknya di rumah saja.Tapi kalau memang sulit dengan alasan keterbatasan internet,atau orang tua bekerja, barulah tatap muka ini dipilih sebagai opsi terakhir dengan protokol yang ketat,” jelas Enos di kediamannya kompleks pasir Rido Manokwari Papua Barat,Rabu (2/9/2020).

Artinya,Politisi Partai Gerindra ini,bermaksud menekankan bahwa kesehatan dan keselamatan tetaplah harus menjadi prioritas bagi para siswa.

“Harus ada mekanisme dari pemerintah untuk mengontrol bahwa memang sekolah yang akan dibuka benar-benar memenuhi daftar periksa. Jangan sampai itu hanya menjadi formalitas dan di lapangan tidak dilakukan,” tambahnya

Dengan demikian,pelaksanaan belajar tatap muka ini tetap akan mendapat pantauan dari dinas terkait, sehingga sejumlah sanksi pun berlaku bagi sekolah-sekolah yang belum memenuhi syarat yang ada dalam hasil revisi SKB tersebut.

Enos menyarankan,hentikan pembelajaran tatap muka hingga keadaan benar-benar aman berdasarkan evaluasi komprehensif.Pemerintah jangan bereksperimen dalam penanganan Covid-19. Taruhannya sangat mahal,”ujar Ketua Komisi B yang membidangi pendidikan itu.(Res)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *