Kesal,Kontraktor Lokal Datangi Kantor Gubernur Papua Barat

Gubernur Papua Barat : “Nama tidak masuk daftar karena dokumen mati.Pembagian 70% untuk Kontraktor OAP ada di kabupaten/kota jadi tidak perlu dapat lagi di propinsi”

Manokwari,TifaPapua net ||
Kesal karena nama perusahaan tidak masuk daftar.Ratusan kontraktor Orang Asli Papua (OAP) datangi kantor gubernur Papua Barat,Kamis (10/9/2020)

Sesui pantauan media ini,Gubernur Papua Barat Drs.Dominggus Mandacan dalam penjelasanya,kepada kontraktor lokal mengatakan,sebanyak 421 perusahaan kontraktor lokal masuk daftar sesuai dengan data yang ada pada Aplikasi sikap dan sudah terverifikasi sedangkan lainnya tidak masuk daftar karena belum terverifikasi dan dokumen sudah lewat masa berlaku alias mati.Hal itu,disampaikan Gubernur Papua Barat tanpa menunjukan dokumen yang menurutnya tidak lengkap.

“142 nama terakomodir melalui verifikasi sikap,sementara yang tidak terakomodir adalah data perusahaan nya tidak lengkap atau dokumenya mati,”ujarnya.

Ia juga menyebutkan,bahwa pembagian dana otsus telah di bagikan kepada masing-masing  kabupaten/kota sebanyak 70% dan 30% untuk provinsi.

“Jadi untuk dana Otsus bagi kontraktor lokal sebagian besarnya di kelola oleh daerah.Untuk itu, kontraktor lokal yang ada di daerah tersebut tidak perlu lagi cari dan dapat paket pekerjaan di Propinsi”

Hal itu di bantah oleh salah Perwakilan kontraktor OAP dan meminta gubernur untuk menunjukkan bukti dokumen aplikasi dari LPSE dan SIKAP.

hal itu tidak benar dan tidak masuk akal,sebab menurut dia,ketika salah satu dokumen perusahaan sudah lewat masa berlakunya maka otomatis muncul berwarna merah.Namun,yang di maksudkan mati apanya sementara sebagian dokumen hidup dan lengkap juga tidak di akomodir dalam daftar”bantahnya.

“kami sudah isi data perusahaan ke sikap dan disingkronkan ke LPESE, namun yang hanya ada di daftar cuma sekian saja yang masuk dalam daftar padahal ada perusahan yang dokumenya lengkap tetapi tidak di akomodir”

Kami juga minta gubernur supaya Kontraktor lokal bisa di akomodir di OPD dan gubernur menyurati bupati dan wali kota   se-Provinsi Papua Barat agar pembagian paket pekerjaan sesuai dengan dana otsus 70 persen yang sudah di salurkan.”ujarnya.
(F.F)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *