Kepala BKN Pusat Jelaskan 512 P3K Papua Barat



Manokwari,TifaPapua || Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan,dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat,Bima Haria Wibisana memberikan penjelasan soal Status Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Soal Status Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja termasuk gaji merupakan kebjikan Pemerintah melalui APBD terhitung sejak 1 November 2020.Sambil menunggu terbitnya NIP 512 P3K dari BKN.

“kami ambil kebijakan,untuk terbitkan SK (S3K) dan ini pembiayaan daerah.Jika NIP sudah ada ,maka gaji akan dibiayai oleh APBN.Sambil menunggu dari BKN.”

Perlu diketahui,bahwa pembiayaan ini hanya bersifat sementara sembari menunggu SK turun dari BKN.”Kata gubernur,dihadapan aksi damai 512 ( K3P),di kantor Gubernur,Selasa (16/02/2021).

Adapun,proses NIP itu sendiri setelah hasil tes dan pemberkasan dilakukan di pusat.Untuk tes,hanya khusus P3K.Jadi tidak ada,nama lain lagi selain 513 P3K.”tegas gubernur di dampingi Sekda Papua Barat,Natienl D Mandacan dan Kepala BKD Papua Barat,Yustus Meidodga.

Menanggapi aksi para P3K, Kepala BKN Wibisana menjelaskan,Status P3K dan PNS sama yakni sama-sama Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bedahnya,PNS menerima pensiun,sedangkan P3K tidak menerima pensiun.Tetapi sama menerima gaji dan tunjangan.PNS menerima pensiun,karena gajinya setiap bulan dipotong.”bebernya.

Aparatur Sipil Negara P3K,yang usiannya hampir 58 tahun hanya perpanjangan kontrak 1 tahun karena usia pensiun adalah 58 tahun.Soal kontrak itu sendiri,berlaku selama 5 tahun dan diperpanjang hingga mencapai masa usia pensiun.

“Penandatangan kontrak sekali untuk 5 tahun,bagi para P3K yang belum usianya belum mencapai 58 tahun.”pungkas Wibisana.(Res)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *