Sorong,TifaPapua.net || Puluhan orang tua murid mendatangi kantor Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya di Kota Sorong untuk memprotes kebijakan penerimaan siswa baru yang dinilai tidak adil.
Baca Juga : Tangki Pemuatan BBM Subsidi di Teluk Bintuni Diduga Tak Sesuai Prosedur Pertamina dan Langgar UU Migas
Aksi ini dipicu oleh banyaknya anak-anak mereka yang gagal diterima di SMA Negeri 3 Kota Sorong tanpa penjelasan yang jelas dari pihak sekolah maupun dinas terkait.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Senin siang tersebut membawa spanduk bertuliskan tuntutan keras kepada Dinas Pendidikan Papua Barat Daya agar segera turun tangan menyelesaikan persoalan ini.
Para orang tua mendesak agar ada solusi konkret bagi siswa-siswi yang ditolak dalam proses pendaftaran sekolah.
“Kami datang ke sini untuk menyelamatkan masa depan anak-anak kami. Jangan sampai mereka kehilangan hak untuk mendapat pendidikan hanya karena sistem yang tidak transparan,”ujar salah satu orang tua siswa saat berorasi di depan kantor WaliKota Sorong,Senin (30/6/2025)
Sementara itu,dalam orasinya,koordinator massa aksi dari kalangan mahasiswa, Istik, menyatakan bahwa pihaknya akan terus mendampingi dan memperjuangkan hak anak-anak tersebut bersama para orang tua.
“Kami dari mahasiswa tidak akan tinggal diam. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang harus dilawan bersama.Anak-anak ini berhak mendapat pendidikan,dan kami akan terus mengawal perjuangan ini,”tegas Istik dari atas mobil komando.
Menurut para orang tua,banyak calon siswa yang telah mengikuti semua prosedur pendaftaran namun tetap tidak diterima tanpa alasan yang masuk akal.
Bahkan,beberapa di antaranya merupakan siswa berprestasi dari sekolah asal.
Aksi ini sempat menarik perhatian publik dan pegawai dinas setempat. Namun hingga berita ini diturunkan,belum ada pernyataan resmi dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya terkait tuntutan para orang tua murid tersebut.
Artikel Terkait : Tahun Ajaran Baru 2023, Kuota Sekolah Negeri di Kota Sorong Dibatasi, Iuran Komite Dikurangi
Pihak orang tua dan mahasiswa berharap pemerintah provinsi segera melakukan evaluasi terhadap proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA.(TifaPapua.net/Resnal Umpain ).