Sorong, Papua Barat Daya || Di tengah keterbatasan dana dan belum jelasnya status hukum kerja, para awak kapal West Papua Cruiser dan Pacific Trader tetap menunjukkan komitmen luar biasa dalam menjaga aset milik Pemerintah Provinsi Papua Barat serta merawat kebersihan lingkungan Dermaga Klalin,Sorong.
Baca Juga : Kadishut : Aktivitas Tambang di Masni Ilegal,Gubernur Papua Barat Ingin Tata Ulang Lewat Kebijakan Rakyat
Sudah empat tahun terakhir,tidak ada anggaran operasional resmi untuk perawatan kedua kapal.
Namun hal ini tidak menyurutkan semangat para crew yang bahkan rela menggunakan gaji pribadi mereka untuk membeli bahan bakar dan kebutuhan pokok saat bertugas.
“Kami harus menggunakan uang pribadi demi menjaga aset negara ini tetap aman dan terawat,”ujar salah satu anggota crew saat ditemui TifaPapua.net,Jumat (25/7/2025).
Tugas perawatan teknis kapal dilakukan secara rutin oleh kru mesin atau KKM, seperti memompa air got di kamar mesin setiap empat hari sekali. Kegiatan ini penting untuk mencegah kerusakan berat atau potensi karam karena genangan air.
“Kalau air tidak dipompa, bisa menumpuk dan kapal bisa tenggelam di dermaga,” jelas Pak Bas, crew teknis yang selama ini menjalankan tugas tersebut.
Kondisi kedua kapal yang sudah berusia tua menambah beban perawatan, namun tidak menjadi alasan untuk menyerah. Dengan fasilitas terbatas dan tanpa kontrak kerja formal,mereka tetap menjalankan tanggung jawab secara profesional.
Dalam sistem kerja maritim,Perjanjian Kerja Laut (PKL) adalah syarat mutlak yang harus dimiliki setiap pelaut,sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional.
Namun kenyataannya, hingga kini kelima belas crew kapal belum memiliki dokumen kerja tersebut.
Mereka pun menyuarakan tiga tuntutan utama kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat:
1. Diterbitkannya PKL resmi sesuai standar hukum pelayaran nasional;
2. Fasilitas BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan;
3. Kepastian status kerja jangka panjang yang jelas.
Kami ingin bekerja dengan legalitas yang jelas dan mendapat perlindungan sebagaimana diatur dalam undang-undang,” tegas seorang perwakilan awak kapal.
Tak hanya soal perawatan teknis kapal, para crew juga aktif membersihkan area Dermaga Klalin setiap hari Jumat.
Kegiatan ini mereka lakukan secara sukarela tanpa diperintah atasan. Selain itu, mereka juga bergiliran berjaga malam demi menjaga keamanan kapal dan area sekitar.
Mas Ali dan Pak Viktor,dua awak kapal yang menetap di mess dermaga, kerap begadang menjaga keamanan lingkungan.
“Kami lakukan ini karena mencintai aset daerah. Tapi kami juga butuh dukungan pemerintah agar bisa bekerja dengan layak,” ujar mereka.
Dedikasi para crew ini menjadi cermin semangat menjaga aset maritim Papua Barat Daya secara mandiri.
Namun beban moral dan fisik mereka tentu tidak cukup hanya dengan apresiasi. Diperlukan langkah nyata dari pemerintah daerah untuk memberikan kejelasan hukum dan jaminan kesejahteraan.
Jika Pemerintah Provinsi Papua Barat serius menjaga aset kelautan dan maritimnya,maka langkah awal yang harus dilakukan adalah memperjelas status kerja crew kapal West Papua Cruiser dan Pacific Trader serta menyediakan anggaran operasional dasar.
Artikel Terkait: Kapal WPC Milik Pemprov PB Seharga Rp 29 Miliar Sangat Memprihatinkan
TifaPapua.net akan terus mengikuti perkembangan ini dan menjadi ruang suara bagi mereka yang bekerja di garis depan menjaga aset bangsa, meski tak selalu mendapat perhatian yang layak.(TifaPapua.net/Resnal Umpain).
