Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
BerandaHukum & Kriminal

Ketua KAPP Raja Ampat Pertanyakan Keterlibatan Tim Sukses dalam Paket Proyek PL untuk OAP

336
×

Ketua KAPP Raja Ampat Pertanyakan Keterlibatan Tim Sukses dalam Paket Proyek PL untuk OAP

Share this article
Example 468x60

Sorong,TifaPapua.net || Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Kabupaten Raja Ampat,Enderina Obinaru,secara tegas mempertanyakan keterlibatan pihak yang mengatasnamakan tim sukses dalam pengelolaan paket proyek penunjukan langsung (PL) yang seharusnya diperuntukkan bagi pengusaha Orang Asli Papua (OAP).

Baca Juga : Fraksi Hati Nurani Indonesia DPRK Raja Ampat Desak Percepatan Pelantikan Pejabat hingga Evaluasi RSUD

Example 300x600

Inderina mengungkapkan,selama ini ada sejumlah proyek pemerintah dengan sistem PL yang mestinya menjadi ruang pemberdayaan bagi pengusaha OAP,namun kenyataannya dikuasai oleh oknum tertentu.

Menurutnya,oknum tersebut kerap membawa nama tim sukses sehingga meminggirkan pengusaha lokal yang sebenarnya berhak mendapatkan akses tersebut.

“Paket PL ini jelas peruntukannya untuk mendukung pengusaha Orang Asli Papua, tapi praktiknya justru dikendalikan oleh orang yang mengatasnamakan tim sukses.Ini tidak adil dan sangat merugikan pengusaha lokal,”tegas Inderina saat ditemui di Kota Sorong,Selasa (23/9/2025).

Pernyataan itu disampaikan Enderina usai menghadiri pertemuan internal KAPP di Kota Sorong,Papua Barat Daya.

Ia menegaskan,pihaknya akan terus menyuarakan persoalan ini demi terciptanya keadilan dalam distribusi paket proyek.

Menurut Enderina,proyek PL adalah salah satu kebijakan afirmasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat adat Papua.

Namun jika praktik penyalurannya justru dikuasai oleh pihak luar yang tidak berhak,maka tujuan kebijakan tersebut tidak akan pernah tercapai.

Enderina menambahkan,KAPP Raja Ampat akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memastikan distribusi paket PL dilakukan sesuai aturan dan tepat sasaran.

Ia juga meminta transparansi agar tidak ada lagi praktik monopoli oleh pihak tertentu.

Artikel Terkait : Papua Barat akomodir 30 persen kontraktor OAP untuk paket proyek PL

“Kalau ini dibiarkan,pengusaha OAP akan semakin sulit berkembang.Padahal kebijakan afirmasi ini hadir untuk memperkuat kapasitas mereka,”tutupnya.(TifaPapua.net/Resnal Umpain).

 

Example 300250
Example 120x600