Sorong Papua Barat Daya,TifaPapua.net || Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V memfasilitasi serah terima aset negara berupa pelabuhan dan bandara di Papua Barat Daya senilai total Rp106 miliar.
Baca Juga : Pemuda Sebyar Dukung Penuh Musyawarah III Pemilihan Ketua LMA Lima Suku Besar Sebyar
Aset tersebut diserahkan oleh Pemerintah Kota Sorong dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) serta Perum LPPNI/AirNav Indonesia.
Serah terima ini dilakukan pada Senin (15/12) sebagai bagian dari upaya optimalisasi pengelolaan aset negara agar dapat dimanfaatkan secara efektif,berkelanjutan,dan tidak terbengkalai.
KPK berperan memastikan proses berjalan transparan,akuntabel,dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Korsup Wilayah V KPK,Dian Patria, mengatakan Papua memiliki banyak aset strategis,namun membutuhkan tata kelola yang tepat agar tidak berada dalam kondisi tidak jelas atau mangkrak.
“Papua tidak kekurangan aset,tetapi membutuhkan pengelolaan yang baik agar aset negara benar-benar hidup dan bermanfaat bagi masyarakat,”ujarnya.
Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menyerahkan aset Pelabuhan Waisai senilai Rp80 miliar kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Waisai di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Sementara itu,Pemerintah Kota Sorong menghibahkan aset Bandara Domine Eduard Osok (DEO) senilai Rp26,4 miliar kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Perum LPPNI/AirNav Indonesia.
Dian menjelaskan, langkah ini merupakan hasil pendampingan KPK selama lebih dari tiga tahun untuk mendorong perbaikan tata kelola aset daerah dan memperkuat peran pemerintah pusat dalam pengelolaan aset strategis, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses transportasi dan tingginya biaya logistik seperti Papua Barat Daya.
Selain serah terima aset,Pemerintah Kota Sorong juga mengajukan skema pinjam pakai lahan milik Kemenhub di kawasan Bandara DEO seluas kurang lebih 1.890 meter persegi.
Lahan tersebut direncanakan untuk pengembangan ruang terbuka hijau dan pelebaran akses jalan guna mendukung penataan kawasan bandara dan peningkatan pelayanan publik.
“Aset transportasi harus dikelola oleh pihak yang paling mampu secara teknis, fiskal, dan kelembagaan agar pelayanan publik meningkat dan biaya logistik dapat ditekan,”tambah Dian.
Wakil Wali Kota Sorong,Anshar Karim,menyambut positif pendampingan KPK dalam proses serah terima aset tersebut.Menurutnya,dukungan pemerintah pusat akan berdampak langsung terhadap pengembangan Kota Sorong sebagai pintu gerbang utama Papua Barat Daya.
“Sorong memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas,aktivitas ekonomi kawasan,dan peningkatan pendapatan asli daerah,”katanya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal Kemenhub,Maizar Radjin,menilai penyerahan hibah aset ini mencerminkan komitmen lintas instansi dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset negara.
Ia menekankan pentingnya pengembangan transportasi laut dan udara di Papua Barat Daya,khususnya Raja Ampat, sebagai kawasan pariwisata prioritas nasional.
“Penguatan konektivitas transportasi menjadi kunci dalam mendukung pengembangan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi daerah,”pungkas Maizar.
Artikel Terkait : Dedi Mulyadi koordinasi penyelamatan aset negara dengan KPK
Acara serah terima aset ini turut dihadiri perwakilan Satgas V Korsup KPK, Sekretariat Daerah Kota Sorong,Sekretariat Daerah Kabupaten Raja Ampat, serta Kepala Bandara Domine Eduard Osok Sorong. (TifaPapua.net/Niko Umpain).
