Waisai,TifaPapua.net || Pernyataan anggota DPRP Papua Barat Daya (PBD) Dapil Raja Ampat,Syahrullah Salaten,terkait minimnya perhatian Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terhadap 117 kampung di Kabupaten Raja Ampat mendapat tanggapan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua Barat Daya,Absalom Salossa,S.Pi.,MM.
Baca Juga : FORGAPA Soroti Dugaan KKN dalam Paket Pengadaan Speed Boat di BBKSDA PBD
Absalom menegaskan,pernyataan mengenai tidak adanya perhatian pemerintah provinsi terhadap masyarakat Raja Ampat harus disampaikan berdasarkan fakta dan data.
Menurutnya,bantuan sarana transportasi laut berupa speedboat maupun perahu fiber tetap diberikan setiap tahun kepada kabupaten/kota yang memiliki wilayah laut.
“Yang disampaikan harus berdasarkan fakta,sebab bantuan speedboat atau perahu fiber setiap tahun hampir selalu ada untuk kabupaten/kota yang berhubungan dengan laut,”kata Absalom.Sabtu,(29/08/2026).
Ia menjelaskan,meskipun pemerintah daerah saat ini menghadapi efisiensi anggaran, Pemprov Papua Barat Daya melalui organisasi perangkat daerah (OPD) teknis tetap menerima dan memperhatikan proposal dari lima kabupaten/kota yang memiliki kebutuhan sektor kelautan.
Penyaluran bantuan,kata dia,dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat.
Bahkan,pada 2025 Kabupaten Raja Ampat dapat lebih banyak dibandingkan daerah lain.
Sementara itu,proposal bantuan dari Kota Sorong,Kabupaten Sorong,Sorong Selatan,dan Tambrauw juga cukup banyak sehingga harus dijawab secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.
Absalom menilai Raja Ampat selama ini tetap mendapatkan perhatian pemerintah Provinsi Papua Barat Daya,termasuk bantuan sarana transportasi laut.
Terkait pernyataan Syahrullah yang menyebut menggunakan gaji pribadi untuk membantu pengadaan speedboat atau perahu fiber bagi warga 117 kampung,Absalom menyebut hal tersebut merupakan konsekuensi politik kepada masyarakat yang menjadi konstituennya.
Artikel Terkait : DKP Papua Barat Daya Sosialisasi Perda Pajak dan Retribusi ke Pedagang Perikanan
Ia menegaskan,Pemprov PBD tetap berkewajiban memperhatikan seluruh wilayah secara adil dan bantuan akan disalurkan secara bertahap sesuai kebutuhan serta kemampuan anggaran.(TifaPapua.net/HU).
