RAJA AMPAT, TifaPapua.net || Anggota DPRP Otonomi Khusus (Otsus) Papua Barat Daya, Robert G.Y.Wanma,S.E.,melaksanakan reses tahap II di Kabupaten Raja Ampat pada 21–29 Agustus 2026.
Baca Juga : Kadis DKP PBD Tegaskan Raja Ampat Tetap Diperhatikan,Bantuan Perahu Diberikan Bertahap
Reses tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus melihat langsung kebutuhan pembangunan di daerah pemilihan Raja Ampat.
Robert mengunjungi Kampung Wauwyai dan Kampung Saporkren serta berdialog bersama Gembala,Ibu Gembala dan Jemaat GPdI Shekinah Kabupaten Raja Ampat.
Dalam pertemuan dengan masyarakat, sejumlah aspirasi utama disampaikan,terutama terkait peningkatan infrastruktur dasar.
Warga mengusulkan peningkatan akses jalan, pembangunan atau perbaikan jembatan serta penyediaan dan pengembangan fasilitas tambatan perahu.
Kebutuhan tersebut dinilai penting karena Raja Ampat merupakan wilayah kepulauan dengan tantangan konektivitas darat dan laut.
Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk mendukung mobilitas masyarakat,distribusi barang dan jasa, serta akses menuju layanan pendidikan,kesehatan dan pusat pemerintahan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Robert menegaskan akan membawa seluruh masukan masyarakat melalui mekanisme kelembagaan DPRP Otsus Papua Barat Daya.
Ia juga melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Raja Ampat untuk menyampaikan langsung usulan pembangunan dari masyarakat.
“Aspirasi masyarakat akan saya bawa dan perjuangkan sesuai dengan kewenangan yang ada.Kita ingin fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat benar-benar mendapat perhatian,”ujar Robert Wanam,kepada media ini melalui telepon selulernya.Senin,(31/08/2026).
Selain infrastruktur,Robert berdialog dengan Jemaat GPdI Shekinah mengenai kebutuhan sarana kegiatan keagamaan.
Jemaat menyampaikan kebutuhan tambahan kursi dan perangkat sound system.
Kelompok perempuan juga mengusulkan pengembangan wisata rohani serta pembentukan Komisi Pelayanan Wanita.
Robert mengatakan seluruh aspirasi akan dikawal sesuai kewenangan,perencanaan pembangunan,hasil kajian teknis dan kemampuan anggaran pemerintah.
Menurutnya,reses tidak boleh berhenti pada penghimpunan aspirasi.
Setiap usulan perlu memiliki jalur tindak lanjut yang jelas agar dapat dibahas secara objektif dan proporsional.
Attikel Terkait : Reses di Salawati Barat, Robby Wanma Soroti Krisis Guru, Kesehatan, dan Infrastruktur Dasar
Reses tahap II tersebut diharapkan memperkuat komunikasi antara masyarakat,DPRP Otsus Papua Barat Daya dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan Raja Ampat yang merata dan berkelanjutan.(TifaPapua.net/Resnal Umpain).
