Sorong,TifaPapua.net || Sebanyak 10 kepala keluarga (KK) warga Wombik Km 14 melakukan aksi pemalangan di lokasi pembangunan Kantor Gubernur Papua Barat Daya,Km 16,Kota Sorong, Selasa (3/11/2026).
Baca Juga : Ketua LIN Papua Barat Daya Klarifikasi Kewenangan Awasi Keuangan Negara
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes sekaligus tuntutan agar pemerintah daerah memberikan kejelasan terkait persoalan yang mereka sampaikan.
Pantauan media ini di lokasi,sejumlah warga mulai berkumpul di sekitar area yang dipalang.
Mereka memasang sebuah pamflet berisi tuntutan yang menyebutkan bahwa 10 KK warga Wombik Km 14/16 merasa menjadi korban pembangunan Kantor Gubernur Papua Barat Daya.
Dalam tulisan pada pamflet tersebut,warga menyebut persoalan itu berkaitan dengan pembangunan kantor gubernur yang berlangsung sejak 2023 hingga 2026,atau kurang lebih tiga tahun,di atas lahan seluas 55 hektare.
Aksi pemalangan ini menjadi bentuk penyampaian aspirasi warga yang menginginkan adanya perhatian dan penyelesaian dari pemerintah provinsi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini di lokasi,warga menyatakan akan tetap menduduki lokasi tersebut sampai mendapatkan jawaban dan kejelasan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Mereka berharap pemerintah tidak mengabaikan tuntutan yang disampaikan, melainkan segera membuka ruang dialog untuk mencari solusi atas persoalan yang terjadi.
Hingga berita ini diterbitkan,belum diperoleh keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengenai tuntutan 10 KK warga Wombik tersebut.
Artikel Terkait : Pembangunan Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Dinilai Mengabaikan Identitas Budaya Doberai
Media ini masih berupaya mendapatkan konfirmasi dari pihak pemerintah daerah untuk memperoleh penjelasan mengenai status lahan,dasar pembangunan,serta langkah penyelesaian yang akan ditempuh.(TifaPapua.net/ Resnal Umpain).
