Jakarta,TifaPapua.net || Nama Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI,Sultan Bachtiar Najamudin,mulai menjadi sorotan dalam wacana kandidat Wakil Presiden RI untuk periode mendatang.
Baca Juga : Polresta Sorong Sita 9,5 Liter Miras Cap Tikus,Penjual Diduga Diamankan di Jalan Ahmad Yani
Ia dinilai memiliki peluang menjadi alternatif karena dianggap mampu membawa aspirasi daerah tanpa terlalu terikat pada kepentingan politik partai.
Wacana tersebut muncul di tengah pembicaraan publik mengenai kemungkinan perubahan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Namun,hingga kini belum ada keputusan resmi pemerintah mengenai pergantian Wakil Presiden.
Pengamat politik daerah asal Maluku Utara, Om Faduli,menilai Sultan merupakan figur yang memiliki keunggulan dari sisi keterwakilan daerah.
“Inilah keunggulan Sultan.Dia bukan petugas partai.Dia petugas daerah,petugas rakyat,”ujar Om Faduli kepada SenatorTV, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya,Indonesia membutuhkan pemimpin nasional yang mampu memperjuangkan pemerataan pembangunan,keadilan anggaran,serta kepentingan masyarakat di berbagai wilayah,termasuk daerah yang selama ini dinilai masih tertinggal.
Sultan memiliki pengalaman pemerintahan dan lembaga negara.
Ia pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Bengkulu,anggota DPD RI,Wakil Ketua DPD RI,hingga terpilih sebagai Ketua DPD RI periode 2024-2029.
Selain Sultan,dua nama lain yang turut disebut dalam pembicaraan kandidat Wapres adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,serta Puan Maharani,Ketua DPR RI dari PDI Perjuangan.
Ketiganya memiliki pengalaman dan latar belakang politik berbeda.Sultan dinilai memiliki keunggulan keterwakilan daerah,sementara AHY dan Puan memiliki pengalaman kepemimpinan partai dan pemerintahan.
Meski demikian,wacana tersebut masih sebatas pandangan pengamat.
Publik diharapkan dapat mengikuti perkembangan politik secara kritis dan menunggu keputusan konstitusional terkait kepemimpinan nasional.
Meski demikian,wacana tersebut masih sebatas pandangan pengamat.
Artikel Terkait : Persoalan Tata Kelola Pemilu Di Balik Wacana Pemakzulan Gibran
Publik diharapkan dapat mengikuti perkembangan politik secara kritis dan menunggu keputusan konstitusional terkait kepemimpinan nasional.(TifaPapua.net/Resnal Umpain).
