Manokwari,TifaPapua.net || Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Papua (UNIPA) menyerukan aksi demonstrasi damai yang akan digelar pada Selasa,2 September 2025 di Kota Manokwari.
Baca Juga : Wabup Raja Ampat Mansyur Shadan Resmi Tutup Festival Jejak Raja 2025
Presiden Mahasiswa UNIPA,Yonison Rumaikeuw,menegaskan bahwa aksi ini murni berasal dari aspirasi mahasiswa tanpa ditunggangi kepentingan pihak mana pun. Ia juga membantah adanya isu provokatif yang belakangan beredar di tengah masyarakat.
“Aksi ini akan berlangsung damai, serentak, dan mengikuti isu nasional yang berkembang di berbagai daerah,” ujarnya dalam keterangan resmi di Manokwari,Senin (1/9/2025).
Menurut Rumaikeuw,keresahan mahasiswa dipicu oleh sejumlah kebijakan pemerintah dan DPR yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat kecil.
Beberapa isu yang menjadi sorotan antara lain: Kenaikan gaji DPR,Pernyataan kontroversial sejumlah anggota dewan,Kenaikan harga beras,dan Upah buruh yang dianggap tidak memihak rakyat
Selain itu,mahasiswa juga menyoroti tindakan represif aparat dalam menangani unjuk rasa di berbagai daerah.
Salah satu kasus yang disorot adalah meninggalnya seorang mahasiswa ojek online di Makassar akibat tembakan aparat.
“Kami ingin menyampaikan aspirasi secara jelas kepada perwakilan rakyat serta mendorong penegakan hukum dan HAM,”tegas Rumaikeuw.
Presiden Mahasiswa UNIPA itu juga menegaskan bahwa aksi akan diatur dengan ketat.Massa dilarang membawa senjata tajam, mengonsumsi minuman beralkohol,melakukan tindakan anarkis, maupun merusak fasilitas umum.
“Kami tidak punya musuh siapa pun. Kami hanya ingin menyuarakan isi hati kami dengan cara yang bermartabat,” tandasnya.
Rumaikeuw juga mengingatkan mahasiswa agar tidak terprovokasi oleh flayer bernuansa provokatif yang sengaja disebarkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk memecah konsentrasi gerakan.
Artikel Terkait : Aksi BEM UNIPA di Manokwari,Fokus Aspirasi Tanpa Anarkisme
Dengan rencana aksi damai ini,BEM UNIPA berharap suara mahasiswa Papua dapat turut menguatkan gerakan nasional dalam menuntut keadilan sosial,transparansi kebijakan,dan penegakan hukum serta HAM di Indonesia.(TifaPapua.net/Redaksi).
