Waisai,TifaPapua.net || Audiens yang mempertemukan Aliansi Gabungan Pedagang dan Pembeli Pasar Snonbukor dengan Pemerintah Daerah Raja Ampat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag),akhirnya digelar hari ini,Rabu (15/04),di Gedung DPRK Raja Ampat.
Baca Juga : Warga Minta Bantuan Evakuasi Anak yang Terjebak di Pulau Kosong Raja Ampat
Pertemuan yang difasilitasi oleh DPRK R4 ini menindaklanjuti surat permohonan audiens yang dilayangkan aliansi pada 14 Maret 2025,”ujar bram via whatshapp kepada TifaPapua,Minggu (20/04).
Namun,pertemuan yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRK bersama Komisi III serta anggota dewan lainnya,tidak membuahkan solusi konkret bagi persoalan yang tengah dihadapi pedagang dan pembeli.
Audiens dihadiri oleh perwakilan pedagang dan pembeli Pasar Sembako Mbilim Kayam,Pemda Raja Ampat melalui Disperindag, serta jajaran anggota DPRK R4.
Juru bicara aliansi,Abraham Umpain Dimara,menjadi salah satu sosok sentral dalam menyampaikan aspirasi dan kegelisahan para pelaku pasar.
Masalah utama adalah rencana pemindahan aktivitas perdagangan sembako dari Pasar Mbilim Kayam ke Pasar Wisata Snonbukor.
Menurut Abraham,pedagang tidak menolak pindah,namun ada beberapa hambatan besar : lokasi pasar yang jauh dari permukiman warga,minimnya pembeli,mahalnya ongkos transportasi,serta ancaman kerusakan barang dagangan.
Kondisi ini semakin diperparah dengan beban angsuran dari perbankan dan koperasi simpan pinjam yang terus berjalan.
Solusi yang ditawarkan oleh Pemda, seperti transportasi gratis dan pembebasan biaya sewa los pasar, dinilai tidak menjawab akar persoalan.
Transportasi gratis tidak menyentuh kebutuhan pembeli dan pedagang secara langsung karena tidak menjemput dari rumah ke rumah.
Selain itu,tidak ada keringanan atas kewajiban keuangan yang menjerat para pedagang,sehingga solusi tersebut dianggap sepihak dan tidak menyeluruh.
Abraham menyebut bahwa Pemda semestinya menanyakan langsung tiga hal kepada pelaku pasar : kendala utama dalam perpindahan ke pasar wisata,kebutuhan riil pedagang dan pembeli,serta prioritas yang mesti dipenuhi sebelum mengambil kebijakan.
Ia menegaskan bahwa kebijakan publik harus berbasis musyawarah dan mufakat,bukan keputusan sepihak.
Aliansi mengusulkan agar Pasar Wisata Snonbukor difungsikan sebagai pusat kuliner dan kerajinan khas daerah untuk mendukung sektor pariwisata,bukan menggusur aktivitas perdagangan sembako.
Sementara itu,Pasar Mbilim Kayam tetap difungsikan dengan perbaikan fasilitas dan pengelolaan yang lebih baik.
Mereka juga mendorong pengembangan transmigrasi perkebunan dan pembukaan lapangan kerja sebagai bagian dari strategi pembangunan terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan,termasuk masyarakat adat.
Abraham menutup dengan peringatan bahwa kebijakan yang dibuat tanpa melibatkan publik akan menimbulkan perlawanan dalam berbagai bentuk,mulai dari kritik hingga aksi demonstrasi,dan melemahkan legitimasi pembangunan itu sendiri.
Artikel Terkait : Anggota DPRK Wagiman Apresiasi Polres Teluk Bintuni atas Patroli Rutin Jaga Kamtibmas
“Solusi harus mengatasi akar masalah,bukan sekadar memberikan fasilitas gratis yang tidak menyentuh kebutuhan dasar pedagang dan pembeli,”tegas Abraham.(TifaPapua.net/Resnal Umpain).
