Papua Barat Daya,TifaPapua.net || Suasana rapat antara pengusaha Orang Asli Papua (OAP) dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya kembali memanas setelah Ketua Forum Gabungan Asosiasi Pengusaha Asli Papua (FORGAPA),Yance Iek,menilai jawaban Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu sebagai bentuk pelecehan terhadap hak-hak pengusaha lokal.
Baca Juga : Direktur RSUD Waisai Klarifikasi Soal Keributan Keluarga Pasien Terkait Ambulans dan Tiket Kapa
Ketegangan tersebut terjadi saat rapat resmi di Ruang Rapat Kantor Gubernur Papua Barat Daya,Jumat (14/11/2025).
Dalam kesempatan tersebut,Yance mengungkapkan kekecewaannya karena proyek penunjukan langsung (PL) yang dibagikan pemerintah provinsi dinilai tidak mencerminkan keberpihakan pada pengusaha OAP.
Ia bahkan menuding bahwa cara Gubernur menjawab aspirasi mereka menunjukkan sikap meremehkan perjuangan pelaku usaha Papua.
Menurut Yance,Gubernur menyampaikan kalimat yang dianggap merendahkan martabat pengusaha asli Papua.
Gubernur disebut mengatakan:
“Barang siapa yang menabur pasti menuai. Bupati dan Gubernur bukan turun dari langit.”
Pernyataan tersebut,menurut Yance, menggambarkan sikap Gubernur yang seolah menekankan bahwa jabatan dan kebijakan tidak dapat diganggu,serta menunjukkan ketidaksensitifan terhadap kondisi OAP yang sedang memperjuangkan hak ekonomi mereka.
“Gubernur memimpin dengan gaya premanisme,tidak memberikan ruang bagi orang Papua.Jawaban seperti itu jelas melecehkan dan tidak pantas disampaikan kepada pengusaha asli Papua,”tegas Yance usai rapat.
Yance menilai ucapan tersebut berpotensi memperdalam jurang ketidakpercayaan antara pengusaha OAP dan pemerintah.
Ia mengatakan bahwa pengusaha OAP selama ini datang dengan niat baik, membawa tuntutan berdasarkan regulasi, bukan sekadar meminta belas kasihan.
“Kalimat seperti‘Bupati dan Gubernur bukan turun dari langit’itu menyakitkan bagi kami. Kami datang bukan untuk mengemis,tapi menuntut hak yang dijamin undang-undang,”ujar Yance.
Selain kutipan Gubernur yang dinilai melecehkan,Yance juga menuding bahwa pembagian proyek PL justru lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu.
Ia menilai pemerintah provinsi gagal menerapkan prinsip keberpihakan sebagaimana yang diatur dalam kebijakan pembangunan Papua.
Menurutnya,transparansi pembagian paket masih jauh dari harapan dan tidak memberikan peluang yang memadai bagi pengusaha OAP untuk terlibat langsung dalam pembangunan daerah.
FORGAPA meminta Gubernur untuk memperbaiki pola komunikasi, mengoreksi kebijakan PL, dan memastikan keberpihakan yang nyata bagi pengusaha OAP.
“Kami hanya ingin keadilan.Pemerintah harus mendengar,bukan merendahkan.Kalau tidak ada perubahan,kami akan konsolidasi besar untuk menentukan langkah lanjutan,”tegas Yance.
Ia menegaskan bahwa perjuangan OAP tidak akan berhenti hanya karena adanya jawaban yang merendahkan dari pejabat pemerintah.
Artikel Terkait : Anggota DPRK Minta Pemda Libatkan Kontraktor OAP Dalam Pembangunan 2 Mega Proyek Di Manokwari
Menurutnya,perjuangan ini menyangkut martabat,keadilan,dan masa depan ekonomi anak negeri.(TifaPapua.net/Resnal Umpain).
