24 Juli 2021

TifaPapua

Penyalur Suara Rakyat

Kontraktor Papua Barat Nilai Pemerintah Papua Barat,Gagal Keberpihakan kepada kontraktor Lokal

2 min read

Manokwari Tifa Papua.net || Asosiasi kontraktor lokal Papua Barat,menilai Pemerintah Propinsi Papua Barat gagal dalam melaksanakan keberpihakan kepada kontraktor lokal.Hal itu,disampaikan Ketua asosiasi BKPPDAP Papua Barat. Adolfinus Watem,di kediamanya sabtu,(29/05/2021).

Menurut ketua Asosiasi Badan Koordinasi Pengusaha Putra Daerah Asli Papua (BKPPDAP),Adolfinus Watem,bahwa biro perlengkapan hanya sebatas memverifikasi dan tidak mengintervensi kewenangan SKPD dalam fungsinya sebagai pelaksana teknis.
“sebelumnya, semua kontraktor lokal memverikasi perusahaannya melalui biro perlengkapan,nanun kata dia, tidak optimal mengatasi persoalan tahun lalu.Sehingga,kata olof baiknya semua paket PL untuk Kontraktor OAP diatur langsung oleh SKPD sebab, mereka (SKPD) secara teknis bisa mengambil kebijakan dalam mensiasati kebutuhan OAP,”ujarnya.

Ketua Asosiasi BKPPDAP papua Barat.Adolfinus Watem

Untuk itu,Ia Kembali minta gubernur Papua Barat agar mengambil langka kongkrit dalam mengevaluasi regulasi sesuai dengan Pepres 17 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di propinsi Papua Barat.Dan juga Peraturan menteri PUPR No. 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia juga Peraturan Presiden No. 12 tahun 2001 tentang perubahan peraturan presiden No.16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa.”jelasnya.

Sementara itu,hasil pertemuan 16 ketua Asosiasi dengan sejumlah SKPD menginginkan hal tersebut di kembalikan seperti sebelumnya.

“kami 16 ketua Asosiasi di Papua Barat,sudah bertemua dengan beberapa SKPD salah satunya pertemuan dengan kepala dinas PUPR pada,jumat (28/05/2021),yang juga menginginkan pendaftaran kontraktor OAP dilakukan oleh masing-masing SKPD.”ujarnya.

Selain itu,Ia sebagai ketua Asosiasi resmi di Papua Barat minta agar salah satu ketua Asosiasi yang diduga mengatas namakan sejumlah asosiasi di Papua Barat, untuk tidak mengatas namakan lembaga yang dipimpinnya.kata,lelaki yang berprofesi sebagai kontraktor yang diketahui asli anak adat Raja Ampat itu.(Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *