24 Juli 2021

TifaPapua

Penyalur Suara Rakyat

Mengoptimalkan Data Pemilih KPU R4 Gelar Rakor

2 min read

Waisai,Tifapapua.net || Komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Raja Ampat, menggelar Rapat kordinasi Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Tingkat Kabupaten Raja Ampat, Kamis (3/5/2021).Bertempat di Aula KPU Kabupaten Raja Ampat.

Rapat koordinasi dipimpin langsung ketua KPU,Steven Eibe,S,STP dihadiri anggota Komisioner divisi Perencanaan dan data,Laily Ligawa,SE,Divisi sosialisasi pendidikan pemilih partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia,Arsad Sehwaky,S.IP,Divisi hukum dan pengawasan, Muslim Saifuddin,SH.

Turut hadir Wakil Ketua I DPRD Raja Ampat,Renold M Bula,SE,M,SI,Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,Abu Bakar Alhamid,Ketua Bawaslu Raja Ampat Markus Rumsowek,Kasi Kesbangpol Saiful, Anggota DPRD Zainudin,Serta Ketua dan Anggota Partai politik.

Saat membuka kegiatan rapat koordinasi pemuktahiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021.Ketua KPU kabupaten Raja Ampat,Menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut surat Ketua KPU RI, Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021,dan Sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

Selain itu juga,Tentang Pemilihan umum,Serta berdasarkan hasil rapat koordinasi Nasional Evaluasi Pemilih 2019,dan pemilihan 2020.

foto Bersama Peserta Rakor KPU Kabupaten R4

“Pemuktahiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021,bersama bawaslu,dan dinas kependudukan dan catatan sipil,serta partai politik, merupakan hal yang sangat penting,mengapa demikian,karena, proses pemilihan pilpres,dan pilkada, yang mana sudah terlaksana kadang yang menjadi persoalan adalah data,terkait Jumlah Pemilih yang berubah, dan selalu bertambah di Kabupaten Raja Ampat ,”ujar, Steven.

Pihak KPU Raja Ampat,juga memaparkan
Kegiatan pemuktahiran data dan Pemilih berkelanjutan (PDPB) 2021,bahwa akan berjenjang KPU kabupaten, Melaporkan ke KPU Provinsi,dan KPU RI,

Kegiatan Validasi data ini dilakukan guna proses pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024,sebagaimana regulasi yang dirancang.

Sehingga KPU menyiapkan satu regulasi untuk tahapan yang dimaksud,awalnya 20 bulan,dirubah menjadi 30 Bulan pelaksanaannya,Kerena proses pelaksanaan pilkada ditengah pandemi covid 19.

Proses data ini,kata Ketua KPU kabupaten Raja Ampat,bersama Stakeholder nantinya di bahas bersama untuk diputuskan anggarannya,guna mensosialisasi bersama dinas terkait,ke masyarakat agar benar-benar memvalidasi data yang ada.

Pasalnya,Pelaksanaan validasi data ini dijelaskan,” Ketua KPU kabupaten Raja Ampat, dilakukan juga oleh KPU kabupaten/Kota di Papua barat,bahkan KPU seluruh Indonesia melaksanakan hal yang sama,dan meminta dukungan dari pemerintah daerah agar membantu dalam mensisikan anggaran terkait validasi data pemilih di kabupaten Raja Ampat,”ujarnya (REK).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *