Sorong,TifaPapua.net || Sejumlah pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) mempertanyakan akses terhadap pekerjaan melalui mekanisme penunjukan langsung pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat Daya.
Baca Juga : Kapolres Maybrat Pastikan Pengamanan HUT RI ke-81 Kondusif
Mereka meminta proses pengadaan dilakukan transparan dan memberikan kesempatan yang adil bagi pengusaha lokal.
Salah satu pekerjaan yang menjadi sorotan adalah pengadaan speed boat senilai Rp299.811.000,00,berdasarkan SPK Nomor 131/K,7/PPKIII/7/2026 tertanggal 27 Juli 2026.
Hasil penelusuran di lapangan pada Sabtu (15/8/2026) menunjukkan speed boat tersebut sedang dikerjakan di sebuah galangan di kawasan Tempat Garam,Kota Sorong.
Seorang pekerja yang meminta namanya dirahasiakan kepada media menyebut Ibu Ria sebagai pemegang atau pemilik pengadaan tersebut.
Ketua Forum Gabungan Pengusaha Orang Asli Papua (FORGAPA) mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan apabila informasi tersebut terbukti benar.
“Kalau suaminya pejabat di kantor tersebut, pasti ada kaitannya dengan pekerjaan tersebut,”ujar Yance Iek Ketua FORGAPA.
Ia juga menyatakan,apabila informasi mengenai dugaan keterkaitan pejabat dengan pekerjaan tersebut benar,pihaknya akan melakukan aksi untuk mempertanyakan persoalan tersebut kepada BBKSDA Papua Barat Daya.
Sebelumnya,beredar informasi mengenai dugaan adanya oknum pejabat yang mengambil pekerjaan yang dinilai semestinya dapat diberikan kepada kontraktor OAP, termasuk dugaan keterkaitan dengan anggota keluarganya.
Hubungan keluarga dengan pejabat tidak dengan sendirinya membuktikan pelanggaran.
Hal tersebut perlu diperiksa berdasarkan dokumen pengadaan,proses pemilihan penyedia, serta ketentuan mengenai konflik kepentingan.
Hingga berita ini diterbitkan,BBKSDA Papua Barat Daya dan pihak yang disebut-sebut Ibu Ria belum memberikan klarifikasi resmi mengenai proses pengadaan speed boat tersebut maupun identitas penyedia.
Artikel Terkait : KEMERDEKAAN EKONOMI DI HUT RI KE-81: SAATNYA NEGARA MEMBERI RUANG RAKYAT UNTUK BANGKIT
Media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi BBKSDA Papua Barat Daya serta pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan.(TifaPapua.net/Resnal Umpain).
