TifaPapua.net,Sorong || Puluhan pedagang asli Papua atau yang dikenal sebagai Mama-mama Papua dari berbagai wilayah di Sorong Raya menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Papua Barat Daya, kompleks Kantor Wali Kota Sorong,Selasa (22/7/2025).
Baca Juga : Proyek Irigasi D.I.Muturi Mangkrak,Warga Minta Penegak Hukum Usut Dugaan Penyimpangan
Aksi ini menyuarakan tuntutan agar pemerintah segera membangun Pasar Mama Papua sebagai tempat berdagang yang layak dan adil bagi mereka.
Unjuk rasa yang terekam dan tersebar luas di berbagai platform media sosial itu dipimpin oleh sejumlah koordinator komunitas Mama Papua,di antaranya Mince Malibela (53) dari kelompok Mama Papua Moyo dan Kesya Asrima (30) dari Sayosa Raya.
Dalam orasinya,Mince menyampaikan bahwa sejak awal kepemimpinannya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu pernah berjanji akan mengakomodasi aspirasi Mama-mama Papua. Namun hingga kini,janji itu belum terealisasi.
“Selama ini kami tidak nyaman jualan di Pasar Remu karena harus berebut lapak dengan banyak pedagang lain. Kami datang minta Gubernur segera bangun Pasar Mama Papua,supaya semua mama dari daerah bisa jualan dengan tenang,”ujarnya.
Mince menambahkan bahwa banyak dari mereka terpaksa berutang demi bisa berdagang, namun tetap harus bersaing keras hanya untuk mendapatkan tempat berjualan.
Hal senada disampaikan Kesya Asrima yang datang bersama rombongan dari Sayosa Raya,Kabupaten Sorong.
Ia menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap kesetaraan ekonomi pedagang asli Papua di tengah dominasi pedagang non-Papua yang menjual bahan pangan lokal.
“Pak Gubernur dengar suara Mama Papua. Ekonomi di Papua Barat Daya tidak baik-baik saja. Banyak barang lokal yang seharusnya dijual oleh mama Papua justru dijual oleh pedagang dari luar,” kata Kesya.
Ia mendesak agar pemerintah segera membangun Pasar Mama Papua di Kota Sorong sebagai pusat penjualan hasil bumi masyarakat adat.
Menurutnya, saat ini mama-mama dari kampung jauh hanya membawa hasil kebun untuk dijual di kota, namun harus bersaing dengan tengkulak yang menjual barang serupa.
“Kami minta ini segera dilihat pemerintah. Kami datang dari jauh bukan untuk demo saja, tapi untuk memperjuangkan penghidupan,” tegasnya.
Koordinator aksi,Yohanes Mambrasar, dalam orasinya juga menyinggung soal implementasi kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang menurutnya belum menyentuh kebutuhan masyarakat asli Papua secara merata.
“Negara sudah gelontorkan Otsus sejak lama.Informasinya,dananya sekitar Rp1.000 triliun.Tapi di lapangan,masyarakat adat seperti Mama-mama Papua masih belum merasakan manfaatnya secara langsung,” ungkap Yohanes.
Ia menegaskan bahwa kebijakan Otsus seharusnya diarahkan secara khusus untuk memberdayakan penduduk asli Papua, termasuk para mama yang berperan penting dalam ekonomi lokal.
Hingga berita ini diturunkan,belum ada tanggapan resmi dari Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu terkait tuntutan tersebut.
Artikel Terkait : Tambah Daftar Tahanan Tipikor, ASN Bintuni Terjerat Korupsi Dana Siswa SMA
Aksi berlangsung damai dan dikawal aparat keamanan setempat.Para demonstran menyatakan akan terus menyuarakan tuntutan hingga ada respons konkret dari pemerintah daerah.(TifaPapua.net/Resnal Umpain).
