Sorong,TifaPapua.net || Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Papua Barat Daya,Paul Finsen Mayor,menyatakan kesiapannya melaporkan dugaan kejanggalan dalam pengadaan seragam anggota DPR Papua Barat Daya dan staf Sekretariat Dewan ke tingkat nasional.
Baca Artikel : Kasus Penganiayaan Masih Diselidiki,Kapolsek Sorong Barat Tegaskan Proses Hukum Berjala
Langkah tersebut akan ditempuh jika aparat penegak hukum di daerah tidak segera mengusut persoalan yang diduga melibatkan anggaran ratusan juta rupiah tersebut.
Dalam keterangannya melalui sambungan telepon WhatsApp pada.Senin (19/1/2026), Paul mengungkapkan bahwa pengadaan seragam tersebut dinilai tidak transparan dan minim pertanggungjawaban kepada publik.
Ia menyebut,selain pengadaan seragam anggota DPR Papua Barat Daya,terdapat pula pengadaan seragam staf Sekretariat Dewan dengan nilai anggaran yang diperkirakan mencapai sekitar Rp500 juta.
“Ini bukan hanya soal seragam DPR Provinsi Papua Barat Daya.Ada juga pengadaan seragam staf Sekretariat Dewan dengan nilai sekitar Rp 500 juta yang sampai sekarang tidak dijelaskan secara terbuka.Anggaran sebesar itu wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,”tegas Paul.
Menurutnya,pengadaan seragam dengan nilai besar mustahil dilakukan secara sepihak tanpa melalui proses koordinasi,konsultasi,dan persetujuan dari berbagai pihak yang memiliki kewenangan.
Oleh karena itu,Paul mendesak agar penyelidikan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya menyasar satu institusi atau individu tertentu.
“Tidak mungkin DPR berjalan sendiri tanpa koordinasi dengan pihak eksekutif dan sekretariat.Karena itu,aliran dana pengadaan seragam DPR Papua Barat Daya harus dibuka dan ditelusuri secara transparan,dari proses perencanaan,penganggaran,hingga pelaksanaannya,”ujarnya.
Paul menegaskan,apabila dugaan kejanggalan ini tidak ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum di Papua Barat Daya, ia tidak akan tinggal diam.
Ia menyatakan siap membawa persoalan tersebut ke tingkat nasional dengan melaporkannya langsung kepada Kapolri dan Bareskrim Polri.
“Kalau kasus ini dibiarkan tanpa pemeriksaan yang sungguh-sungguh,saya akan melaporkannya langsung ke Kapolri dan Bareskrim agar ada intervensi dan penegakan hukum yang tegas,”tandasnya.
Lebih lanjut,Paul menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik merupakan kewajiban mutlak,terlebih bagi Papua Barat Daya sebagai daerah otonomi baru yang sedang membangun sistem pemerintahan dan kepercayaan publik.
Artikel Terkait : Wendalimo Wenda Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Papua Pegunungan Hadiri Konggres Partai Buruh Ke V Di Jakarta
Ia berharap aparat penegak hukum segera mengambil langkah konkret dan profesional untuk mengusut dugaan kejanggalan pengadaan tersebut,sehingga setiap rupiah anggaran negara digunakan secara bertanggung jawab,tepat sasaran,serta terhindar dari praktik penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara dan mencederai kepercayaan masyarakat.(TifaPapua.net/Resnal Umpain).
