Kabupaten Sorong,Papua Barat Daya,TifaPapua.net || Pelaksana Tugas (Plt), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sorong Hendrik Bles,mengungkapkan bahwa sejumlah program infrastruktur yang telah direncanakan sebelumnya tidak seluruhnya dapat direalisasikan akibat efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Baca Juga : Kepala Dinas PUPR Sorong Klarifikasi Kantor Sepi Pegawai : “Ada Kegiatan di Lapangan”
“Sejumlah program kita telah rencanakan,akan tetapi karena efisiensi anggaran dari pusat,sehingga hanya kegiatan atau program prioritas yang dilaksanakan sesuai keperluan masyarakat,”ujar Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sorong,diruang kerjanya,Rabu (4/6/2025).
Ia menjelaskan,program-program pembangunan tersebut didanai melalui beberapa sumber,yakni Dana Alokasi Umum (DAU),dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Bagi Hasil (DBH).
Namun karena keterbatasan anggaran,pemerintah daerah memfokuskan pelaksanaan pada kegiatan yang bersifat mendesak dan berdampak langsung terhadap masyarakat.
Salah satu fokus utama adalah penanganan banjir serta proyek-proyek infrastruktur penting lainnya,termasuk pembangunan jalan penghubung dari pusat kabupaten ke distrik – distrik di wilayah Kabupaten Sorong.
“Jalan penghubung antar wilayah menjadi perhatian karena sangat vital untuk membuka akses ekonomi dan pelayanan dasar bagi masyarakat di distrik-distrik,”tambahnya.
Infrastruktur jalan ini dinilai sangat penting untuk memperlancar akses ekonomi dan distribusi layanan dasar ke wilayah terpencil.
Tak hanya itu,beberapa kegiatan dalam bentuk paket Penunjukan Langsung (PL) yang diperuntukkan bagi pengusaha Orang Asli Papua (OAP) juga tidak dapat dilaksanakan tahun ini.Hal ini menambah daftar program yang tertunda akibat keterbatasan fiskal.
“Kami sebenarnya sudah siapkan sejumlah kegiatan PL untuk mendorong keterlibatan pengusaha OAP dalam pembangunan.Tapi karena kondisi anggaran,kegiatan itu pun belum bisa dijalankan tahun ini,” jelasnya.
Ia berharap ke depan alokasi anggaran dapat kembali normal, sehingga seluruh program yang telah dirancang,termasuk pemberdayaan ekonomi lokal melalui PL,bisa dilanjutkan.
Artikel Terkait : Program DAK Terancam Tertunda,Loteng Carikan Solusi Lewat Efisiensi Anggaran
Langkah prioritisasi ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi fiskal yang ada, dengan tetap menjaga agar pembangunan berjalan sesuai kebutuhan utama masyarakat.
Pewarta : Resnal Umpain
Editor : Redaksi TifaPapua.net
