Sorong,TifaPapua.net || Sejumlah asosiasi pengusaha dan lembaga adat di Provinsi Papua Barat Daya menyatakan akan melakukan aksi besar-besaran dalam waktu dekat.
Baca Juga : Ketua FORGAPA : Semua Rakyat Papua Barat Daya Adalah Relawan,Bukan Hanya Tim Tertentu
Langkah ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang dinilai tidak adil dan tidak berpihak kepada pengusaha asli Papua,terutama dalam pembagian paket proyek penunjukan langsung (PL).
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAP) Papua Barat Daya,Th1omas Baru,didukung oleh sejumlah tokoh dan lembaga adat seperti Yulianus Iji,Sekretaris Dewan Adat Papua Barat Daya Wilayah III Doberai.
Ati Fugida,Ketua Rumah Tikar Pengusaha Perempuan Papua (RUTH PAPUA);serta Perkumpulan Pengusaha Doberai (PAPEDA Papua Barat Daya) yang turut menyatakan sikap serupa.
Mereka menilai Gubernur Papua Barat Daya tidak bijak dalam menentukan penerima proyek PL tahun anggaran berjalan,karena kebijakan tersebut dianggap mengabaikan pengusaha Orang Asli Papua (OAP) yang seharusnya mendapat prioritas berdasarkan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus).
Menurut Thomas Baru,pihaknya memberi waktu hingga hari Jumat pekan ini kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk merespons dan memberikan solusi yang adil atas permasalahan tersebut.
Kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada OAP dinilai mencederai semangat pemberdayaan ekonomi orang asli Papua yang menjadi inti pelaksanaan Otsus.
Banyak paket proyek justru diberikan kepada pihak luar daerah,sementara pengusaha lokal tidak mendapat ruang untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya sendiri.
Apabila hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada langkah konkret dari pemerintah provinsi,Tomas Baru menegaskan bahwa asosiasi dan lembaga adat akan menggelar aksi besar-besaran sebagai bentuk tuntutan keadilan.
“Kami bertindak sesuai dengan Undang-Undang Otsus.Jika pemerintah tidak mendengar suara rakyat Papua,maka kami akan turun ke jalan menyampaikan aspirasi kami secara terbuka,”tegasnya.
Yulianus Iji,Sekretaris Dewan Adat Papua Barat Daya,turut menyatakan dukungan penuh terhadap sikap para pengusaha asli Papua.
“Kami dari Dewan Adat Papua Barat Daya memberikan dukungan penuh kepada Ketua FORGAPA dan seluruh asosiasi pengusaha OAP.Kebijakan pemerintah saat ini tidak memperhatikan dan tidak memberikan ruang yang adil bagi pengusaha Papua dalam pembagian proyek.Ini harus segera dievaluasi,”ujarnya.
Dukungan serupa juga datang dari Ati Fugida, Ketua Rumah Tikar Pengusaha Perempuan Papua (RUTH PAPUA),yang menegaskan pentingnya keterlibatan pengusaha perempuan asli Papua dalam pembangunan ekonomi daerah.
“Kami para pengusaha perempuan Papua mendukung penuh sikap para ketua asosiasi. Ketidakadilan ini tidak hanya merugikan pengusaha laki-laki,tetapi juga perempuan Papua yang selama ini berjuang keras untuk mendapatkan ruang usaha.Pemerintah harus membuka mata dan memberi kesempatan yang setara bagi kami,”tegasnya.
Selain itu,Perkumpulan Pengusaha Doberai (PAPEDA Papua Barat Daya) juga menyatakan solidaritas penuh terhadap gerakan ini.
“Kami dari PAPEDA Papua Barat Daya berdiri bersama seluruh asosiasi dan lembaga adat Papua.Pemerintah harus sadar bahwa tanpa pemberdayaan pengusaha asli Papua,pembangunan tidak akan menyentuh akar masyarakat.Kami menuntut transparansi dan keadilan dalam setiap pembagian proyek PL,”ungkap ketua PAPEDA.
Situasi ini menjadi perhatian serius di Papua Barat Daya karena menggambarkan ketegangan antara kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat adat serta pengusaha lokal.
Artikel Terkait : Papua Barat akomodir 30 persen kontraktor OAP untuk paket proyek PL
Para tokoh adat dan pimpinan asosiasi berharap Gubernur segera membuka ruang dialog terbuka untuk mencari solusi yang adil,transparan,dan berpihak pada rakyat Papua.(TifaPapua.net/Resnal Umpain).
