Raja Ampat,TifaPapua.net|| Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Raja Ampat,Taufik Sarasa,ST.menyoroti keputusan Bupati Orideko Iriano Burdam,S.IP, MM, M.Ec.Dev yang menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Raja Ampat sebagai Pelaksana Harian (PLH) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP SDM).
Baca Juga : Sekda Raja Ampat Ditunjuk Jadi PLH Kepala BKP SDM,Publik Pertanyakan Alasan Pergantian
Taufik, Ketua DPRK Raja Ampat,melalui pesan WhatsApp kepada TifaPapua.net,Kamis (4/9/2025),menyampaikan kritik tajam terhadap keputusan tersebut.
Menurut Taufik,penunjukan Sekda sebagai PLH Kepala BKP SDM dianggap tidak sesuai mekanisme dan berpotensi mengganggu kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ia menilai langkah tersebut “sangat lucu” karena Sekda memiliki tanggung jawab besar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 yang kini memasuki tahap krusial.
Penunjukan Sekda terjadi menjelang akhir tahun anggaran 2025,saat TAPD tengah menyiapkan APBD 2026 serta rencana perubahan anggaran.
Taufik menilai momentum ini sangat tidak tepat karena beban kerja Sekda sudah berat.
Dampak utama dirasakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, terutama pada proses perencanaan dan penyusunan anggaran.
DPRK menilai kebijakan ini bisa menghambat jalannya pemerintahan daerah.
Taufik menyebut,selain mengganggu kinerja Sekda sebagai Ketua TAPD,masih banyak pejabat Eselon II lain yang lebih layak ditunjuk tanpa menimbulkan beban ganda.
Ia juga mempertanyakan dasar penggantian Sari Buana,pejabat sebelumnya,yang dinilai cukup baik dalam kinerja dan tanggung jawab.
“Menjatuhkan sanksi kepada ASN harus melalui mekanisme yang jelas,bukan dengan cara mengganti begitu saja,” tegas Taufik.
Taufik menyarankan agar Pemda Raja Ampat melakukan asesmen terbuka untuk menentukan pejabat paling layak menduduki jabatan Kepala BKP SDM. Dengan begitu,keputusan penunjukan didasarkan pada kompetensi,bukan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Kritik DPRK ini menunjukkan adanya kegelisahan di kalangan legislatif terhadap pola kebijakan Bupati.
Artikel Terkait : Momentum Harlah Kejaksaan,Kajari Teluk Bintuni Ungkap Capaian Spektakuler di Berbagai Bidang
Penunjukan Sekda sebagai PLH Kepala BKP SDM dinilai tidak beretika,tidak berwibawa,serta berpotensi menimbulkan kontroversi politik menjelang tahun anggaran baru.(TifaPapua.net/Niko Umpain).
