SORONG,TifaPapua.net – Forum Gabungan Pengusaha Orang Asli Papua (FORGAPA) Papua Barat Daya menegaskan dukungan penuh terhadap program dan kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya,khususnya kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan serta pengembangan pengusaha Orang Asli Papua (OAP).
Baca Juga : Kadis DKP PBD Tegaskan Raja Ampat Tetap Diperhatikan,Bantuan Perahu Diberikan Bertahap
Ketua FORGAPA Papua Barat Daya,Yance Iek,menyampaikan sikap tersebut sebagai respons terhadap isu yang berkembang terkait rencana aksi yang disebut-sebut dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan pengusaha Papua untuk menentang program pemerintah.
Yance menegaskan bahwa penyampaian pendapat merupakan hak setiap warga negara.
Namun,FORGAPA memilih tidak ikut campur dalam rencana aksi tersebut dan tetap fokus mendukung kebijakan pemerintah yang dinilai bertujuan mendorong pembangunan serta pemberdayaan masyarakat Papua.
“Intinya,kami dari FORGAPA menyikapi informasi dan menyatakan memberikan dukungan penuh program dan kebijakan pembangunan Pemerintah Papua Barat Daya,”ujar Yance Iek usai rapat koordinasi di salah satu kafe di Kota Sorong,Kamis (10/9/2026).
Menurutnya,dukungan FORGAPA secara khusus diberikan terhadap kebijakan Pemerintah Papua Barat Daya melalui Dinas PUPR yang berkaitan dengan pemberian kesempatan kepada pengusaha OAP.
Meski demikian,FORGAPA berharap pemerintah dapat bersikap bijaksana,transparan dan adil dalam pembagian paket Penunjukan Langsung (PL).
Kebijakan tersebut diharapkan benar-benar memberikan ruang yang luas bagi pengusaha OAP untuk terlibat dalam pembangunan daerah.
Yance mengatakan,pemberdayaan pengusaha OAP merupakan bagian penting dari semangat Otonomi Khusus Papua,terutama dalam memberikan pengakuan,perlindungan dan kesempatan ekonomi bagi Orang Asli Papua.
Artikel Terkait : Ribka Haluk: 26 pemda di Papua segera salurkan Dana Otsus Tahap II
Ia juga mengajak seluruh pengusaha Papua dan masyarakat menjaga situasi tetap kondusif serta menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum.
(TifaPapua.net/Tim)
