Raja Ampat,TifaPapua.net || Puluhan warga dari empat pulau besar di Kabupaten Raja Ampat (Waigeo,Misool,Batanta,dan Salawati) yang tergabung dalam Aliansi Peduli Birokrasi dan Demokrasi Kabupaten Raja Ampat (APBD) menggelar aksi protes pada.Senin, (15/9).
Baca Juga : Sekda Raja Ampat Tegaskan Pembebasan Tugas Kepala BKP SDM Sesuai Aturan,Bukan Pemberhentian
Mereka mendesak agar Sekretaris Daerah (Sekda) Raja Ampat,Yusuf Salim,segera diganti karena dinilai menjadi penyebab kekacauan birokrasi.
Massa aksi terdiri dari masyarakat adat, tokoh pemuda,dan aktivis yang dipimpin oleh Isak Arampeley.Orasi juga disampaikan oleh tokoh masyarakat seperti Buce Fei,Ludia Mentasan,Hamka,dan Abraham Umpain.
Dalam aksinya di depan kantor DPRK Raja Ampat,massa menyampaikan sejumlah tuntutan,antara lain:
Mendesak Inspektorat Kabupaten Raja Ampat segera mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai aturan.
Menuntut Bupati Raja Ampat mencopot Yusuf Salim yang sudah menjabat Sekda selama 12 tahun di bawah tiga pimpinan daerah.
Mengkritik kinerja Kabag Orlala Riko yang diduga mengambil alih tugas pokok dan fungsi BKP SDM.
Meminta implementasi Otonomi Khusus (Otsus) berjalan sesuai aturan dengan memberi prioritas jabatan strategis kepada Orang Asli Papua (OAP).
Aksi protes berlangsung Senin,15 September 2025 di depan kantor DPRK Raja Ampat, dengan pengawalan aparat keamanan setempat.
Menurut tokoh masyarakat Abraham Umpain, lamanya masa jabatan Yusuf Salim membuat birokrasi di Raja Ampat tidak produktif.
Ia menilai ada dugaan manipulasi administratif yang dilakukan bersama Kabag Orlala.
Sementara itu,Ludia Mentasan menegaskan agar UU Otonomi Khusus dijalankan dengan benar sehingga jabatan penting tidak dikuasai oleh pihak tertentu semata.
Selain berorasi,massa aksi juga menyerahkan petisi resmi kepada DPRK Raja Ampat yang berisi desakan agar pemerintah daerah segera melakukan evaluasi jabatan.
Aksi ini menjadi sorotan karena menyuarakan persoalan tata kelola birokrasi yang dianggap stagnan.
Artikel Terkait : Kasus Penganiayaan di Bintuni Berlanjut,Polisi Pastikan Tak Mandek
Pengamat menilai,solusi utama adalah evaluasi kinerja pejabat daerah secara transparan,serta penerapan aturan Otsus yang berpihak pada OAP.(TifaPapua.net/Niko Umpain).
