Sorong,TifaPapua.net || West Papua Liberation Organization (WPLO) melalui Diplomat West Papua,Jhon Anari, menyerukan kepada masyarakat Papua, mulai dari Sorong hingga Samarai,untuk menjadikan 1 Desember 2026 sebagai momentum refleksi sejarah dan aspirasi politik Papua.
Seruan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis pada Selasa (17/11/2026).
Baca Juga : Dukung Green Policing, Polresta Sorong Kota Ajak Warga Jaga Kebersihan Pasar Remu
Dalam pernyataannya,Anari mengajak masyarakat mengingat kembali peristiwa 1 Desember 1961 yang menurut WPLO menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah identitas politik Papua Barat.
Ia menjelaskan,pada 19 Oktober 1961, Nieuw Guinea Raad atau Dewan Nugini membahas sejumlah simbol identitas Papua, termasuk Bendera Bintang Fajar,lagu Hai Tanahku Papua,dan lambang Burung Cenderawasih.
Menurut perspektif WPLO,pengibaran Bendera Bintang Fajar berdampingan dengan bendera Belanda pada 1 Desember 1961 merupakan bagian penting dari perjalanan sejarah politik masyarakat Papua.
Anari juga mengangkat kembali persoalan Perjanjian New York 15 Agustus 1962 dan pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969.
Ia menilai kedua peristiwa tersebut masih menyisakan perdebatan mengenai keterwakilan,kebebasan partisipasi,dan hak masyarakat Papua dalam menentukan masa depan politiknya.
WPLO turut mendorong pembahasan kembali Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1752 Tahun 1962 dan Nomor 2504 Tahun 1969 sebagai bagian dari kajian sejarah dan hukum internasional.
Meski demikian,pandangan mengenai status kemerdekaan Papua pada 1 Desember 1961 merupakan interpretasi politik WPLO,bukan kesimpulan hukum internasional yang memperoleh pengakuan universal.
Menjelang peringatan tersebut,Anari mengimbau masyarakat menyampaikan aspirasi secara damai,tertib,dan bertanggung jawab serta menghormati hak masyarakat lainnya.
Artikel Terkait : Jelang Natal 2026, Masyarakat Puncak Diminta Tetap Solid Menjaga Keamanan Daerah
Ia berharap momentum 1 Desember menjadi ruang refleksi sejarah dan diskusi objektif mengenai perjalanan politik Papua.(TifaPapua.net/Resnal Umpain).




