Sorong,TifaPapua.net – Keluhan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Sorong ramai diperbincangkan di media sosial setelah sebuah unggahan dari akun Facebook Info Sorong 24 Jam menyoroti belum diterimanya sejumlah hak pegawai.
Baca Juga : Sat Brimob Polda Papua Barat Daya bantu korban kebakaran Sorong
Dalam unggahan itu disebutkan soal gaji ke-13,gaji PPPK penuh waktu,gaji PPPK paruh waktu, hingga tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang dinilai belum jelas pencairannya.
Unggahan tersebut memuat nada kekecewaan ASN terhadap kondisi yang mereka alami.
Salah satu isi keluhan yang beredar menyebut,“Kerja keras kami melayani masyarakat tapi hak kami belum diterima.”Pernyataan itu kemudian memicu perhatian publik dan memunculkan pertanyaan soal kepastian pembayaran hak pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong.
Berdasarkan informasi yang beredar, persoalan ini menyangkut beberapa komponen pendapatan ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK),baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu.
Namun hingga kini,belum ada penjelasan resmi yang terbuka kepada publik terkait alasan keterlambatan,tahapan administrasi, maupun jadwal pencairannya.
Persoalan ini berkaitan dengan apa yang dikeluhkan ASN,yakni belum dibayarkannya gaji ke-13,gaji PPPK,dan TPP.
Isu ini mencuat,yakni di ruang publik media sosial melalui akun Info Sorong 24 Jam.
Kapan keluhan itu mencuat,yakni setelah unggahan tersebut beredar luas dan mendapat respons masyarakat.
Persoalan ini dipermasalahkan,karena menyangkut hak pegawai yang telah menjalankan tugas pelayanan publik.
Sementara,publik kini menunggu klarifikasi resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Sorong,khususnya instansi yang membidangi keuangan dan kepegawaian.
Hingga berita ini disusun,belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab keterlambatan maupun kepastian jadwal pembayaran.
Artikel Terkait : Polda Papua Barat Daya Selidiki Dugaan Penggelapan Jabatan di RSUD Sorong
Karena itu,pemerintah daerah diharapkan segera memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah ASN dan masyarakat.(TifaPapua.net/Resnal Umpain).
