Raja Ampat,TifaPapua.net || Juru bicara Fraksi Hati Nurani Indonesia DPRK Raja Ampat,Moamar Khadafi,S.Sos,membacakan pandangan akhir fraksi dalam rapat paripurna keempat masa sidang kedua terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, Kamis (18/9/2025).
Baca Juga : Ketua DPRK Raja Ampat Tutup Paripurna,Raperda APBD 2025 Resmi Disahkan
Dalam poin utama rekomendasi,Khadafi menegaskan agar Bupati Raja Ampat segera mempercepat pelantikan pejabat di lingkungan Pemda Raja Ampat.Hal ini untuk mengakhiri stigma “Kabupaten PLT”yang melekat selama ini, sekaligus mempercepat kinerja DPRK terkait jalur Otonomi Khusus (Otsus).
Selain itu, Fraksi Hati Nurani Indonesia juga menyoroti sejumlah isu penting, di antaranya:
• Kenaikan Tunjangan Bagi Pegawai (TBP) sesuai janji politik Bupati bagi seluruh PNS.
• Pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan pasca pencabutan izin pertambangan.
• Pemanfaatan dana Otsus agar lebih dirasakan masyarakat di kampung-kampung.
• Penyediaan layanan listrik (PLN) di setiap kampung.
• Penyelesaian infrastruktur,seperti jembatan penyeberangan dan pembangunan drainase di Kota Waisai untuk mengantisipasi banjir.
Menurut Khadafi,sejumlah persoalan mendasar masyarakat harus segera dijawab pemerintah daerah.
“Kami mendesak agar janji-janji politik yang sudah disampaikan benar-benar diwujudkan,karena ini menyangkut langsung kesejahteraan masyarakat Raja Ampat,”ujarnya.
Fraksi Hati Nurani Indonesia juga menyoroti beberapa sektor strategis :
• Pendidikan: Mendesak penyelesaian pembayaran hak guru PAUD.
• Fraksi Hanura Indonesia mendesak Pemerintah Kabupaten Raja Ampat paska kembali operasinya PT.GAK NIKEL agar Dana Bagi Hasil ( DBH) turut dirasakan langsung oleh masyarakat adat pemilik hak ulayat.
• Ketahanan Pangan: Merekomendasikan pembukaan lahan baru untuk padi dan jagung,serta menyelesaikan masalah lahan petani yang terdampak.
• Kesehatan: Mendesak evaluasi terhadap Direktur RSUD dan menertibkan jam kerja tenaga kesehatan di Puskesmas.
Pandangan akhir ini disampaikan saat penutupan rapat paripurna keempat DPRK Raja Ampat masa sidang kedua,yang berlangsung di ruang sidang DPRK,Waisai,Kamis (18/9/2025).
Khadafi menegaskan,rekomendasi yang disampaikan fraksinya harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Artikel Terkait : UNIMUTU Tanamkan Nilai Empati Mahasiswa Lewat Anjangsana ke Panti Asuhan
DPRK akan terus mengawal setiap kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat Raja Ampat.
Reporter: Niko Umpain
Editor: Redaksi TifaPapua.net
