Sorong,TifaPapua.net || Seorang debitur leasing FIF di Papua Barat Daya mengaku kecewa dengan pelayanan Polda Papua Barat Daya saat melaporkan kasusnya terkait sengketa pembiayaan kendaraan.
Baca Juga : Kadis DPMPTSP Dukung Kebijakan Bupati Soal Kantor Perusahaan di Waisai
Ia menilai aparat kepolisian tidak profesional dalam menangani laporannya,sehingga menimbulkan pertanyaan dari masyarakat tentang kualitas pelayanan hukum di wilayah tersebut.
Salah satu debitur leasing FIF,yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan rasa frustrasinya setelah mengalami kesulitan saat melaporkan kasusnya ke Polda Papua Barat Daya.
Ia menganggap petugas tidak menunjukkan respons yang memadai terhadap pengaduannya.
Debitur tersebut mengadukan masalah setoran dan pelunasan unit pcx miliknya oleh pihak leasing yang diduga tidak mau memberikan BPKB kendaraan alasan pelunasan khusus tanpa prosedur yang benar.
Namun,saat melaporkan kejadian tersebut ke Polda Papua Barat Daya,ia merasa tidak mendapat pelayanan yang profesional dan memadai.”ujarnya,Rabu (19/03).
Menurut pengakuannya,peristiwa ini terjadi dalam beberapa waktu terakhir ketika ia berupaya mencari keadilan terkait masalah leasing yang menjeratnya.
Kejadian bermula dari dugaan penarikan kendaraan oleh leasing di wilayah Papua Barat Daya dan berlanjut ke Polda Papua Barat Daya,tempat ia mengajukan laporan.
Debitur kecewa karena merasa laporannya tidak ditindaklanjuti dengan baik.
Ia menilai aparat kepolisian seharusnya bersikap netral dan memberikan pelayanan hukum yang adil bagi masyarakat,bukan justru mengabaikan laporan yang diajukannya.
Kekecewaan debitur ini memicu pertanyaan di kalangan masyarakat dan wartawan mengenai standar pelayanan hukum di Polda Papua Barat Daya.
Beberapa warga menilai aparat harus lebih transparan dan responsif dalam menangani kasus hukum yang melibatkan rakyat kecil.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polda Papua Barat Daya belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan tersebut.
Artikel Terkait : Samsat Manokwari Sosialisasikan Insentif Pajak Kendaraan kepada Pengguna Jalan
Wartawan dan masyarakat pun terus mempertanyakan sejauh mana profesionalisme aparat dalam melayani pengaduan rakyat.(Resnal Umpain)
