“ Tokoh Pemuda Minta Pemda Raja Ampat Segera Fasilitasi Mediasi”
Raja Ampat,TifaPapua || Salah satu tokoh pemuda asal Misool Selatan,Samsudin Loji,meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat melalui instansi terkait untuk segera memediasi konflik antara masyarakat adat dan pengelola Misool Eco Resort (MER) di wilayah Raja Ampat Selatan.
Baca Juga : Kemendagri Larang Kepala Daerah Angkat Tenaga Honorer Baru
Menurut dia,Konflik bermula dari aksi pemalangan yang dilakukan oleh masyarakat adat dari Kampung Yellu dan Dabatan terhadap MER Batbitim.
Aksi tersebut dipicu oleh dugaan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat,khususnya marga Bahale atau Kamafanlol,sebagai pemilik lahan yang disewakan,”ujarnya.
Samsudin Loji,yang juga merupakan petugas dari Dinas Kehutanan,menyampaikan bahwa MER diduga memperpanjang kontrak sewa lahan tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada pihak marga Bahale.
“Masyarakat adat menilai pengelola resort tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan masalah pembayaran hak atas lahan”ujarnya.
Pemalangan dilakukan sejak Februari 2025,dan memuncak kembali pada Rabu,tanggal 2 April 2025,ketika sekitar 90 warga yang dipimpin Hj.Fataha Bahale melakukan aksi pemblokiran.
Mediasi awal sempat dilakukan pada 8 Februari 2025 di Balai Pertemuan Kampung Dabatan, namun belum menghasilkan penyelesaian tuntas.
Konflik ini terjadi di wilayah Misool Selatan,Kabupaten Raja Ampat,Papua Barat Daya, tepatnya di area yang dikelola oleh MER Batbitim,yang diketahui merupakan salah satu lokasi wisata unggulan di daerah tersebut.
Penyebab utama konflik adalah ketidakjelasan dan dugaan pengabaian dalam perpanjangan kontrak sewa lahan yang dilakukan oleh MER tanpa melibatkan marga pemilik lahan.
Selain itu,surat-surat permintaan dari warga yang diabaikan oleh pihak pengelola resort semakin memperkeruh suasana.
Samsudin Loji mengungkapkan bahwa masyarakat adat telah melayangkan surat pemberitahuan kepada MER dengan tembusan kepada Kepala Distrik,Polsek,dan Koramil.
Dalam surat tersebut disebutkan bahwa jika tuntutan masyarakat tidak ditanggapi,maka akan dilakukan pemalangan.
Loji juga menyampaikan bahwa ada surat masuk dari Pemda Raja Ampat untuk melakukan mediasi lanjutan pada tanggal 9 April 2025 di Waisai.
Masyarakat berharap mediasi tersebut dapat menjadi solusi damai bagi kedua belah pihak.
“Besok kami akan berkoordinasi dengan pihak pemilik tempat agar ada titik temu dan solusi atas permasalahan ini,”ujar Loji.
Artikel Terkait : Difasilitasi Polres Raja Ampat,Palang Kantor Distrik Kota Waisai di Buka Kembali
Permasalahan ini menjadi perhatian karena dapat memengaruhi citra pariwisata Raja Ampat yang selama ini dikenal sebagai destinasi unggulan Indonesia.
Pemerintah daerah diharapkan hadir sebagai penengah agar konflik tidak terus berlarut.(Reporter : Niko Umpain)
