Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut kejelasan nasib mereka dalam proses rekrutmen aparatur sipil negara (ASN), khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Para pencaker menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRK serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Raja Ampat.
Ratusan PPPK saat menggelar aksi di Kantor DPRK Raja Ampat,Selasa (28/4/2026),menuntut kepastian status dan transparansi seleksi ASN.
Mereka mempertanyakan kepastian status kelulusan dan proses administrasi yang dinilai belum transparan dan berlarut-larut.
Ketua DPRK Raja Ampat,Moh Taufik Sarasa, mengatakan pihaknya telah menerima aspirasi massa bersama anggota dewan lainnya.
Ia mengungkapkan ada tiga isu utama yang disampaikan,yakni kuota khusus CPNS 2021 sebanyak 546 orang,hasil optimalisasi CPNS 2024 sebanyak 441 orang,serta seleksi PPPK tahap dua.
Menurut Taufik,sebanyak 546 peserta CPNS 2021 hingga kini belum mendapatkan kejelasan status meski telah dinyatakan lulus.
Sementara itu,441 peserta hasil optimalisasi CPNS 2024 masih menunggu pengumuman resmi dan proses pemberkasan.
Selain itu,para pencaker juga menuntut transparansi terkait kuota,jadwal seleksi, serta afirmasi bagi Orang Asli Papua (OAP) dan putra daerah dalam seleksi PPPK tahap dua.
Taufik menilai persoalan ini terjadi akibat lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah,khususnya BKPSDM dan kepala daerah.
Ia bahkan menyebut adanya saling lempar kewenangan yang memperburuk situasi.
Melalui pesan suara yang diterima pada Rabu,29 April 2026,DPRK menegaskan akan terus memperjuangkan hak para pencaker.
Dalam waktu dekat,DPRK berencana menggelar pertemuan lanjutan dengan melibatkan BKPSDM,Sekretaris Daerah,dan perwakilan pencaker.
Namun,pertemuan sebelumnya tidak berjalan maksimal karena Kepala BKPSDM Raja Ampat,Riko,tidak hadir meski telah diundang resmi.
Hal ini memicu kekecewaan peserta aksi. Salah satu pencaker mengaku kecewa atas sikap pemerintah daerah dan berharap adanya keadilan.
