RAJA AMPAT, Tifapapua.net – Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan Anggota Komisi VII DPR RI Rico Sia sepakat pengelolaan pariwisata di destinasi bahari kelas dunia ini harus berlandaskan prinsip inklusif, aman, dan berkualitas, serta memberikan manfaat merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini terungkap dalam kegiatan Sosialisasi Tata Kelola Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata bertema “Pengelolaan Pariwisata yang Inklusif, Aman dan Berkualitas” yang berlangsung di Hotel Marannu, Jumat (31/7/2026).
Kegiatan terselenggara berkat kerja sama Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata RI bersama Komisi VII DPR RI. Dihadiri langsung Rico Sia, Asisten Deputi Kementerian Pariwisata, Kepala Dinas Pariwisata Raja Ampat, narasumber, serta seluruh pemangku kepentingan dan pelaku wisata setempat.
Sambutan Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam dibacakan Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Zulaida Kelibay. Bupati menyampaikan apresiasi mendalam atas kehadiran perwakilan pemerintah pusat yang dinilai sebagai bukti nyata perhatian terhadap kemajuan pariwisata wilayah kepulauan ini.
“Raja Ampat diakui dunia dengan kekayaan biodiversitasnya. Namun keunggulan ini menuntut tanggung jawab besar: pengelolaan harus inklusif, aman, dan berkualitas, sehingga manfaatnya dirasakan semua kalangan—termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan,” tegas pesan Bupati.
Ia menekankan amenitas dan aksesibilitas adalah dua pilar penentu kualitas layanan dan daya saing daerah. Fasilitas layak, ramah semua kalangan, dan berstandar keselamatan akan menjaga kepercayaan dunia terhadap Raja Ampat. “Ikutilah kegiatan ini dengan sungguh-sungguh agar dapat diterapkan demi kemajuan bersama,” pesannya.
Sementara itu, Rico Sia menegaskan pengembangan SDM pariwisata harus bertumpu pada tiga aspek utama: kebersihan, keamanan, dan kenyamanan. Ketiga hal itu menjadi syarat mutlak menjaga daya saing sekaligus meningkatkan pengalaman wisatawan.
“Pariwisata tidak sekadar mengejar jumlah kunjungan, melainkan memastikan semua masyarakat berhak menikmati manfaatnya. Konsep inklusif berbeda dengan pola eksklusif yang hanya dinikmati segelintir orang,” ujar Rico.
Ia mengajak peserta menyerap ilmu maksimal dan menerapkannya langsung. “Saya akan terus memperjuangkan dukungan pusat: mulai pemberdayaan masyarakat, pembenahan infrastruktur, hingga kebijakan yang berpihak pada kemajuan wisata daerah,” janjinya.
Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dinilai menjadi kunci memperkokoh posisi Raja Ampat sebagai destinasi unggulan yang berkelanjutan dan sejahtera bagi seluruh warga.
